MENCOBA MENJADI PEMIMPIN YANG “SAJAAH”


Oleh: Fajar N.
Saya masih teringat dengan pesan AVP SDM perusahaan saya ketika memberikan training leadership yang saya ikuti tahun silam. Beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki kriteria “Shidiq-Amanah-Fathonah-Tabligh”, namun juga “Sajaah”. Apa itu “sajaah” ?. Menurut beliau, “sajaah” artinya “berani”. Namun “berani” di sini tentu saja tidak asal “berani” namun berani dalam membela kebenaran. Ucapan beliau ini menjadi catatan tersendiri bagi saya dan saya sedang berusaha untuk membuktikan apa yang beliau wasiatkan.

Salah satu langkah dalam mewujudkan kepemimpinan yang “sajaah” adalah dengan memperbaiki sistem kerja dan tatanan organisasi yang “bengkok” menjadi “lurus”. Contohnya tentu saja sangat banyak, diantaranya yang coba saya lakukan adalah : (1) menghapus KKN dan nepotisme (2) menghapus agen-agen gelap alias siluman (bertentangan dengan regulasi) (3) menghapus agen-agen yang menjabat decision maker (bertentangan dengan kaidah muammalah), dan (4) mengembalikan hak-hak agen yang terampas (menegakkan keadilan).

(1) Menghapus KKN (Kolusi-Korupsi-Nepotisme)

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam semua institusi tidak bisa dipastikan tidak ada KKN. Contoh, seorang agen asuransi sebenarnya dibayar sesuai profesinya sebagai agen yaitu melakukan proses pemasaran, mulai dari menjelaskan produk, membantu calon tertanggung dalam mengisi form asuransi, mengantar form tersebut ke kantor, menyerahkan polis kepada tertanggung, sampai melakukan assistensi saat kapan pun dibutuhkan tertanggung. Jika agen yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat atau karyawan betul-betul menjalankan tugas-tugas keagenan dengan baik tentu saja tidak menjadi masalah apabila hak-hak agen dapat dikeluarkan. Namun apa jadinya jika agen ini hanya dipakai sebagai cara untuk mengakali sebuah aturan misalnya karyawan tidak dapat memperoleh komisi penutupan. Sungguh celaka jika ada orang yang mencari-cari “akal” untuk mengelabui peraturan. Sungguh celaka pula jika sang agen KKN seperti ini mendapat reward dari angka-angka prestasi yang diraihnya padahal prestasinya adalah prestasi “bodong”. Lebih celaka lagi jika ia tidak tahu product knowledge.

(2) Menghapus agen-agen gelap alias siluman

Mengangkat agen-agen gelap selain bermakna mengesampingkan harkat dan martabat profesi seorang agen juga berpotensi tinggi terhadap munculnya masalah baru bernama “penyelewengan premi”. Banyak kasus yang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan asuransi dimana agen-agen gelap yang direkrutnya melakukan “penilepan” premi. Yang dimaksud agen-agen gelap adalah agen-agen yang tidak memiliki kontrak keagenan dengan perusahaan. Dengan dalih untuk meraup premi setinggi mungkin, aturan legalitas ditinggalkan begitu saja. Tanpa adanya kontrak keagenan, pihak kepolisian pun tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan pengusutan. Sang agen gelap dengan tenang kabur meloloskan diri dengan segepok uang premi, ironis bukan !.

(3) Menghapus agen-agen yang menjabat decision maker

Decision maker di sini adalah orang yang menduduki posisi kunci (key person) dalam tubuh perusahaan yang hendak kita prospek. Keputusan di bidang ini sebenarnya menduduki point yang paling sulit bagi seorang pemimpin (di institusi syariah) karena masih terjadi perbedaan pandangan di kalangan pelaku mengingat konsekuensi yang timbul sangat berat, terutama hilangnya bisnis yang sudah dan akan kita peroleh. Hanya orang-orang yang tidak mengejar prestasi duniawi saja yang bisa melakukan hal ini atau orang yang ikhlas siap kehilangan jabatan karena tak tercapai target.

(4) Mengembalikan hak-hak agen yang terampas

Persoalan ini rawan sekali dengan konflik internal. Jika hak seseorang merasa dirampas oleh orang lain mungkin saja seumur hidup dia tidak akan dapat melupakan kejadian ini. Dan tidak mustahil, doa-doa yang tidak baik dapat saja meluncur tertuju kepada orang yang merampas haknya. Padahal doa dari orang tertindas adalah salah satu dari doa yang makbul. Maka menjadi kewajiban dari pemimpin untuk mengembalikan hak-hak yang terampas. Kita saja diajarkan dalam berdagang tidak boleh merampas proses penawaran yang terjadi antara pedagang dan penawar pertama. Bahkan jika telah terjadi akad jual beli antara keduanya maka haram ada pihak lain yang masuk. Abu Hurairah ra. mengatakan, “Rasulullah SAW melarang orang membeli barang yang sedang ditawar saudaranya dan melarang seseorang meminang wanita yang sedang dalam pinangan saudaranya” (HR Bukhari Muslim). Begitu pula dalam melakukan bisnis pemasaran, tidak boleh seorang marketer melakukan penawaran kepada calon nasabah yang sedang dalam “garapan” marketer pertama, apalagi men-sabotase alias menelikung di saat-saat detik penutupan. Jika masih terjadi praktek-praktek seperti ini maka konsep pemasaran dalam kaca mata syariah gagal total.

Itulah beberapa konsep “sajaah” yang coba saya jalani dari wasiat AVP saya. Langkah ini boleh jadi dipandang terlalu “ekstrim” bagi sebagian besar orang namun saya hanya berusaha untuk mewujudkan sedikit nilai-nilai kebenaran meski terkadang sangat “pahit” dilakukan.

Sumber:http://pojokasuransi.com/blog/manajemen-islami/mencoba-menjadi-pemimpin-yang-%E2%80%9Csajaah%E2%80%9D/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: